Gertam PM-AAS di Rejang Lebong, Kementan Perkuat Mitigasi Kekeringan

REJANG LEBONG — Kementerian Pertanian menggelar Gerakan Tanam (GERTAM) Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) di lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawalan program swasembada pangan sekaligus upaya memastikan lahan pertanian tetap produktif di tengah potensi kekeringan.

Gerakan tanam dipusatkan di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) Teratai, Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Teknologi Inovasi Pengelolaan Irigasi, Hendri Sosiawan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan didampingi Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Inneke Kusumawaty.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Dandim 0409 Rejang Lebong, Kapolres Rejang Lebong, Camat Bermani Ulu Raya, KTNA, Tim Kerja Penyuluh, Koordinator Penyuluh dan penyuluh pertanian, kepala desa, Brigade Pangan Raja Bermano dan Caping Muda Bersatu, serta kelompok tani Desa Air Bening.

Pelaksanaan GERTAM PM-AAS tidak hanya diarahkan untuk mempercepat tanam, tetapi juga menjadi bagian dari pemantauan kondisi lahan Oplah dan CSR. Pemerintah memastikan kesiapan lahan, dukungan irigasi, pendampingan penyuluh, serta kesiapan petani berjalan secara terpadu.

Hendri mengatakan, pengelolaan air menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama ketika memasuki periode yang berpotensi mengalami kekeringan. Karena itu, mitigasi harus dilakukan sebelum gangguan terhadap ketersediaan air berdampak pada kegiatan budidaya.

“Kita harus memastikan air tersedia dan dapat didistribusikan sampai ke lahan. Irigasi harus dikelola sejak awal sebagai bagian dari mitigasi kekeringan, sehingga petani tetap dapat menanam dan indeks pertanaman dapat dipertahankan,” ujar Hendri.

Menurutnya, pengelolaan irigasi perlu dilakukan secara terpadu dengan pemantauan sumber air, kondisi jaringan, serta kebutuhan lahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, penyuluh, dan petani menjadi penting agar potensi kekurangan air dapat diantisipasi lebih cepat.

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam menghadapi musim kemarau 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu hingga kekeringan terjadi, tetapi harus melakukan mitigasi sejak dini melalui penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber air.

“Kita tidak boleh membiarkan petani kehilangan musim tanam karena kekurangan air. Air harus tersedia, irigasi harus berfungsi, dan petani harus tetap bisa menanam,” kata Amran.

Selain penguatan irigasi, penerapan PM-AAS dalam gerakan tanam diarahkan untuk meningkatkan efisiensi budidaya dan mempercepat proses tanam. Optimalisasi teknologi dan mekanisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman.

Dari sisi sumber daya manusia, keberhasilan percepatan tanam juga bergantung pada pengawalan di tingkat lapangan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsantimenegaskan pentingnya peran penyuluh dan Brigade Pangan dalam memastikan lahan yang telah siap segera ditanami dan terus didampingi.

“Gerakan tanam bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari gerakan untuk meningkatkan luas tanam, mempercepat indeks pertanaman, dan mendorong produksi pangan melalui kolaborasi seluruh pihak,” ujar Arsanti.

Karena itu, penyuluh di daerah didorong memperkuat pendampingan kepada petani, termasuk memastikan kesiapan lahan, penerapan teknologi, serta pelaksanaan budidaya sesuai kondisi setempat.

Dalam kegiatan tersebut, BBPKH Cinagara turut memperkuat pengawalan melalui pendampingan kepada penyuluh dan Brigade Pangan. Kepala BBPKH Cinagara Inneke Kusumawaty mengatakan pengawalan diperlukan agar program pemerintah di tingkat lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak terhadap peningkatan produksi.

“Pengawalan di lapangan harus memastikan seluruh unsur bergerak bersama. Penyuluh dan Brigade Pangan perlu diperkuat agar mampu mengoptimalkan dukungan pemerintah, mempercepat tanam, serta memastikan pengelolaan program berjalan secara tertib dan akuntabel,” kata Inneke.

Menurut Inneke, sinergi antara aspek teknis irigasi, teknologi budidaya, pendampingan penyuluh, dan penguatan Brigade Pangan menjadi satu kesatuan dalam mendukung optimalisasi lahan Oplah dan CSR.

GERTAM PM-AAS di Desa Air Bening menjadi salah satu bentuk pengawalan pemerintah terhadap lahan pertanian yang masuk dalam program Oplah dan CSR di Kabupaten Rejang Lebong. Selain mempercepat tanam, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan infrastruktur air dan langkah mitigasi kekeringan berjalan sejak awal.

Dengan pengelolaan irigasi yang lebih terencana, penerapan teknologi pertanian modern, serta pendampingan intensif kepada petani, pemerintah mendorong lahan Oplah dan CSR dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.