Hadapi Ancaman Penyakit Hewan, Kementan Perkuat Epidemiologi Veteriner melalui Program PELVI
BOGOR – Ancaman penyakit hewan yang semakin dinamis mendorong Kementerian Pertanian memperkuat kemampuan tenaga kesehatan hewan agar mampu mendeteksi ancaman sejak dini, membaca risiko, dan mengambil langkah pengendalian berbasis data. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui Program Epidemiologi Lapangan Veteriner Indonesia (PELVI) yang kini dimatangkan agar semakin responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Upaya itu dibahas dalam Lokakarya Reviu dan Pemutakhiran Kurikulum PELVI yang digelar Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), pada 2–3 September 2026 di Luminor Hotel Padjadjaran Bogor. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, BBVet/BVet, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, mitra pembangunan hingga organisasi internasional untuk memastikan pengembangan kompetensi epidemiologi veteriner berjalan secara terpadu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun sistem pertanian dan peternakan yang tangguh, termasuk dalam menghadapi ancaman penyakit hewan.
Menurutnya, penguatan kompetensi harus berjalan seiring dengan penguatan sistem. SDM yang memiliki kemampuan epidemiologi akan menjadi garda penting dalam memastikan setiap potensi ancaman dapat diketahui dan ditangani sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadap peternakan dan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya pembangunan kompetensi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan.
“Pengembangan SDM tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi harus memastikan kompetensi tersebut benar-benar dapat diterapkan. Karena itu, kurikulum pelatihan harus adaptif terhadap perkembangan tantangan di lapangan dan mampu membentuk SDM yang profesional, responsif, serta berbasis bukti,” kata Arsanti.
Dalam pengembangan PELVI, pendekatan tersebut diterjemahkan melalui tiga jenjang kompetensi yang saling terhubung, mulai dari PELVI Frontline, Intermediate hingga Executive. Konsep berjenjang tersebut membuat PELVI tidak sekadar menjadi program pelatihan, tetapi membangun rantai kompetensi yang menghubungkan petugas lapangan dengan pengambil keputusan.
Di tengah proses pemutakhiran tersebut, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara mengambil peran strategis dengan memberikan perspektif pengembangan kompetensi, metodologi pelatihan, pembelajaran orang dewasa, penyusunan modul, serta pengalaman penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan hewan. BBPKH Cinagara menugaskan Widyaiswara Heris Kustiningsih, untuk turut mengawal pengembangan pelatihan PELVI.
Kepala BBPKH Cinagara Inneke Kusumawaty mengatakan keterlibatan BBPKH Cinagara dalam pemutakhiran kurikulum PELVI merupakan bagian dari upaya memastikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan hewan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Pelatihan harus menghasilkan kompetensi yang bisa langsung digunakan. Karena itu, kurikulum PELVI perlu dirancang tidak hanya kuat dari sisi substansi epidemiologi, tetapi juga aplikatif, adaptif, dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi petugas kesehatan hewan di lapangan,” ujar Inneke.
Ia menambahkan, penguatan epidemiologi veteriner membutuhkan proses pembelajaran yang mampu menghubungkan pengetahuan dengan praktik. Petugas tidak hanya dituntut mampu mengumpulkan data, tetapi juga memahami bagaimana data tersebut dianalisis dan digunakan untuk menentukan langkah pengendalian penyakit.
Pandangan tersebut diperkuat Heris Kustiningsih, yang terlibat dalam proses pengawalan pengembangan pelatihan PELVI. Menurutnya, tantangan utama dalam pengembangan kurikulum bukan sekadar menambah materi, tetapi memastikan setiap materi benar-benar membentuk kompetensi yang dibutuhkan peserta sesuai jenjangnya.
“PELVI harus mampu membangun kemampuan peserta untuk berpikir epidemiologis, bukan hanya memahami teori. Peserta perlu dilatih bagaimana membaca situasi, mengidentifikasi risiko, menganalisis data, kemudian menggunakan hasil analisis tersebut untuk menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan di lapangan,” ujar Heris.
Menurut Heris, pendekatan pembelajaran juga perlu mempertimbangkan karakteristik peserta sebagai tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman di lapangan. Karena itu, metode pembelajaran perlu lebih banyak mengedepankan kasus nyata, pemecahan masalah, analisis situasi dan pengambilan keputusan.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Hendra Wibawa, saat membuka lokakarya menegaskan pentingnya penyelarasan kurikulum PELVI dengan kebutuhan pengendalian penyakit hewan di Indonesia. Reviu dilakukan agar setiap jenjang memiliki kompetensi yang jelas dan mampu memperkuat sistem kesehatan hewan dari tingkat lapangan hingga kebijakan.
Kolaborasi lintas institusi dalam proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan epidemiologi veteriner tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan balai veteriner, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan berbagai mitra untuk membangun SDM yang mampu merespons ancaman penyakit secara cepat dan tepat.
Dengan PELVI yang semakin terstruktur dan berbasis kebutuhan, Indonesia diharapkan memiliki jejaring SDM veteriner yang tidak hanya piawai menemukan kasus, tetapi juga mampu membaca pola penyebaran penyakit, menghitung risiko, menyusun rekomendasi berbasis bukti, dan mendukung keputusan strategis.
