LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BBPKH merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Berikut daftar LHKPN pejabat tahun anggaran 2025: 

1. Kepala Balai (LHKPN 2025)
2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
 (PPSPM 2025) *Masih Proses Review
3. Bendahara Pengeluaran (LHKPN BPg 2025) *Masih Proses Review
4. Bendahara Penerimaan (LHKPN BPn 2025) *Masih Proses Review
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (LHKPN PPK 2025) , (LHKPN PPK 2025) dan (LHKPN PPK 2025) *Masih Proses Review
6. Pejabat Pengadaan (PP) (LHKPN PP 2025) dan (LHKPN PP 2025) *Masih Proses Review

Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan BBPKH juga secara konsisten menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung terciptanya budaya integritas dan kepatuhan dalam penyelenggaraan tugas sebagai aparatur negara.  Rekapitulasi penyampaian laporan SPT Pegawai tahun 2025, klik disini.